DPR Kebijakan Kelapa Sawit Uni Eropa Jangan Sampai Rugikan Indonesia

DPR: Kebijakan Kelapa Sawit Uni Eropa Jangan Sampai Rugikan Indonesia

DPR RI menyatakan kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu. Nurhayati menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Read More

Bertemu Dubes Uni Eropa, Presiden Jokowi Kembali Singgung Isu Kelapa Sawit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Surat Kepercayaan dari 11 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk RI di Istana Merdeka, Jakarta. 11 Dubes tersebut berasal dari negara Teluk (Bahrain), Uni Eropa (Rusia, Georgia, Latvia dan Polandia), Asia (Korea Selatan, Australia dan Fiji) dan Benua Afrika (Uganda, Gambia, dan Ivory Coast).

Read More
Malaysia Tidak Ikut Perdagangan Bebas Jika Uni Eropa Larang Minyak Kelapa Sawit

Malaysia Tidak Ikut Perdagangan Bebas Jika Uni Eropa Larang Minyak Kelapa Sawit

Malaysia hanya bisa menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa (Ue), jika kesepakatan tersebut mengizinkan penjualan kelapa sawit ke Uni Eropa. Dua bulan lalu, Parlemen Uni Eropa membuat kebijakan Renewal Energy Directive II untuk melarang pemakaian minyak sawit di biodiesel dari Januari 2021. Kebijakan ini menetapkan keseluruhan energi berasal dari sumber terbarukan di EU.

Read More
Malaysia Ancam Uni Eropa Terkait Minyak Sawit

Malaysia Ancam Uni Eropa Terkait Minyak Sawit

Malaysia memperingatkan keputusan Uni Eropa (UE) membatasi impor komoditas minyak kelapa sawit dapat merusak harapan Prancis memenangkan salah satu kontrak jet tempur terbesar di Asia. Malaysia merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia. Jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation, Prancis, menjadi salah satu kandidat utama rencana Malaysia membeli 18 pesawat dalam potensi kontrak senilai lebih USD2 miliar (Rp28 triliun).

Read More