RSPO: Masyarakat dan Industri Sawit Dapat Saling Berkolaborasi

RSPO: Masyarakat dan Industri Sawit Dapat Saling Berkolaborasi

Sawit Notif – Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menyatakan bahwa masyarakat dan perusahaan bisa berkolaborasi dalam industri sawit, tanpa harus saling memusnahkan satu sama lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Outreach & Engagement Manager RSPO Indonesia, Margareth Naulie secara virtual, mengutip Kompas.com

Dalam mencapai kolaborasi tersebut, Margareth menyatakan salah satu yang menjadi perhatian adalah upaya untuk melakukan konservasi orangutan di kawasan yang dikelola oleh anggota RSPO

“Kami ingin menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa budidaya kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat adalah solusi praktis dan realistis untuk tantangan dan kekhawatiran yang dihadapi industri kelapa sawit,” ujar Margareth.

Pada kesempatan itu pula dilakukan pra-pelepasliaran habitat orangutan di pulau-pulau yang berada dalam Gugus Pulau Salat. 

CEO BOS (Borneo Orangutan Survival) Foundation, Jamartin Sihite menyampaikan bahwa terdapat 98 orangutan yang telah menjalani tahap rehabilitasi pra-pelepasliaran di Gugus Pulau Salat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 orangutan telah dilepasliarkan kembali ke alam liar. 

“Kami berterima kasih atas dukungan PT SSMS Tbk dan mitra globalnya yang telah membantu mendanai inisiatif yang sangat penting ini dan kami sangat berharap kunjungan virtual ini akan menarik lebih banyak pihak untuk bekerja sama dalam upaya menciptakan kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan dan industri minyak sawit berkelanjutan yang juga mendukung konservasi orangutan di Indonesia,” ujarnya.

Dari sisi pebisnis sawit, yaitu CEO PT Bumitama Gunajaya Agro, Lim Gunawan Hariyanto menuturkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya berkomitmen untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Pihaknya berusaha untuk menjadi pemimpin industri dalam produk minyak sawit yang bertanggung jawab, inklusif, dan adil. 

“Dalam upaya ini, kami berkolaborasi dengan para ahli, berbagai lapisan pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat alami, melindungi dan memulihkan layanan ekosistem bagi masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka, dan meredam dampak perubahan iklim,” katanya.

Sumber: Kompas.com