Sawit Notif – Pengusaha kelapa sawit menyambut baik rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk menghapuskan Domestic Price Obligation (DMO) untuk produk Crude Palm Oil (CPO).
Mengutip Tempo.co, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki), Eddy Martono, mengatakan setidaknya dengan dibebaskannya dari DMO, akan ada kejelasan ekspor pada kontrak kapal.
Lantaran, kesulitan kapal saat ini menjadi kendala pengosongan tangki CPO di pabrik kelapa sawit. Eddy mengatakan, “Yang jelas dari awal eksportir sudah lebih yakin kontraknya dengan kapal, meski sekarang di luar kapal masih sulit menaikkan tarif angkut,” katanya.
Eddy mengungkapkan tangki CPO pabrik sawit masih penuh dengan total sekitar 7 juta ton. Untuk itu, CPO harus memiliki mekanisme ekspor agar tandan buah segar (TBS) sawit bisa terserap lebih banyak.
Soal rencana Menteri Perdagangan Zulhas, Eddy mengaku pihaknya belum membicarakan hal itu. Eddy mengatakan, “Sebagai asosiasi kami belum dipanggil, tapi dari keterangannya sepertinya kami akan diminta untuk membicarakannya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan timnya mengaku sedang mempertimbangkan untuk mencabut peraturan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk mempercepat ekspor minyak sawit dan mendongkrak harga TBS.
Dalam kunjungannya ke pasar Cibinong, Zulhas mengatakan untuk menaikkan harga TBS sawit, dan ekspor CPO harus stabil. “Saya sedang mempertimbangkan, saya akan bertemu [pengusaha] dulu, jika teman bisnis saya setuju untuk mengisi DMO dan DPO untuk negara, mungkin saya akan menganggap DMO dan DPO tidak perlu lagi, agar ekspor cepat,” katanya setelah meninjau harga sembako di Pasar Cibinong. (22/07)
Dengan mempercepat pengosongan tangki penampung dan menaikkan harga TBS, pemerintah setidaknya telah memberikan sarana seperti penghapusan bea keluar hingga 31 Agustus 2022. Selain itu, Mendag Zulhas mengatakan pengali ekspor yang semula 1:5 adalah sekarang mendekati 1:9.
Sumber: Tempo.co
