Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendorong pemerintah membuat peta jalan atau road map guna mencegah adanya pembukaan kebun baru terkait penerapan kebijakan bahan bakar biodiesel (B20).
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menyampaikan, alih-alih membuka kebun baru, pemerintah disarankan memanfaatkan kebun kelapa sawit lama untuk memasok kebutuhan B20.
“Kalau pemerintah memang serius untuk menyerap kelapa sawit untuk kebutuhan dalam negeri atau untuk B20 maka harusnya memanfaatkan kebun yang sudah ada seperti di Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, di Jakarta, Kamis (9/8/2018).
Dia pun menambahkan, penambahan kebun baru kelapa sawit akan sia-sia mengingat serapan produksi minyak kelapa sawit dari kebun lama masih minim jumlahnya.
Riset dari Koaksi Indonesia menunjukkan bahwa pada 2017 silam dari produksi 3,416 juta ton biodiesel, serapannya hanya 2,572 juta ton.
“Jangan ada lagi ekspansi, bertahap manfaatkan penyerapan di kebun dan pabrik yang sudah ada. Kalau bisa malah ada kebijakan domestic market obligation atau DMO kelapa sawit,” imbuh Nur Hidayati.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa tanpa adanya DMO tersebut, pabrik kelapa sawit tak diwajibkan memproduksi CPO untuk dijadikan biodiesel.
“Jadi perlu adanya kewajiban menyuplai pasar domestik buat para pabrik CPO dan enggak perlu penambahan luas lahan karena produktivitas yang ada masih sedikit,” pungkas Nur Hidayati.
sumber: kompas.com
