Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun ini ingin fokus mendata masyarakat yang memiliki perkebunan sawit di seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka sawit di Indonesia akan semakin baik dan memberikan keuntungan serta bisa membantu pertumbuhan perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Perkebunan Bambang mengatakan, pendataan akan dilakukan oleh para pemuda desa yang peduli terhadap perkebunan sawit. Oleh karenanya, pihaknya membutuhkan dana tambahan untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Salah satu kunci membangun perkebunan sawit rakyat adalah pendataan dan saat ini belum adanya pendataan yang baik. Maka melalui dana BPDPKS ini kita prioritaskan untuk melakukan pendataan kemudian kita akan memperkuat kelembagaan petani,” ungkapnya di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Menurutnya, dengan penambahan anggaran ini nantinya akan ada satu pengawas di satu desa yang dinamakan penyuluh untuk melakukan pendataan. Penyuluh ini nantinya akan gabung di lembaga sawit yang ada di suatu daerah. Di mana pendataan yang dilakukan penyuluh dengan koordinasi bersama pemerintah daerah.
“Kemudian kita masih perlukan lembaga masyarakat. Kalau lembaga masyarakat di desa udah ada ya itu tinggal kita lanjutkan pembinaanya dan bagi yang belum ada kita coba menginisiasi dan memfasilitasi adanya lembaga masyarakat satu desa, satu lembaga kemudian ada interkoneksi, ada kolektivitas dan konektivitas-konektivitas antar desa untuk membentuk koperasi,” jelasnya.
Dengan adanya koordinasi antar penyuluh ini maka akan dibentuk satu koperasi khsusus sektor perkebunan sawit. Koperasi yang terbentu ini nantinya diharapkan bisa bermitra dengan suatu industri tertentu.
“Bupati dan Gubernur kita minta kewajibannya untuk menata dan mengatur kewilayahan. Masing-masing industri sesuai kapasitas terpasangnya berapa banyak petani-petani kelapa sawit yang menjadi target binaanya. sehingga hubungan kemiteraan antar petani dan industri itu terjalin sinergi yang saling menguntungkan,” tukasnya.
sumber: okezone.com
