Sawit Notif – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato pada acara Borneo Forum ke-5 meminta pimpinan daerah mendukung keberlanjutan industri sawit di daerahnya masing-masing. Apalagi kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian tidak lepas dari kontribusi industri kelapa sawit.
Mengutip Infosawit.com, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara daring dalam acara Borneo Forum ke-5 di Pakangkaraya, mengatakan bahwa ekspor sawit yang tinggi harus terus didorong karena harga komoditas global yang tinggi saat ini.
Airlangga mengatakan untuk meningkatkan nilai tambah tertinggi di sektor sawit, sektor hilir sawit juga terus dikembangkan. Oleh karena itu, fokus tidak hanya pada ekspor bahan baku, tetapi juga pada produk hilir yang bernilai tambah tinggi.
Airlangga mengatakan mereka akan melanjutkan program peremajaan kelapa sawit masyarakat, “Tentu saja pengembangan sektor sawit juga didorong dengan aspek sustainability agar ramah lingkungan sejalan dengan SDGs (Sustainable Development Goals). Ini kita lakukan dengan sertitilasi ISPO, RAN KSB, dan melanjutkan program peremajaan sawit rakyat,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meminta para kepala daerah memantau industri sawit dan memastikan kepastian hukum. Pada saat yang sama, membantu memfasilitasi bisnis kelapa sawit di wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan lahan maupun masyarakat.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Paniti Borneo Forum ke-5, Rizky Djaya mengungkapkan, dengan peran penting industri sawit baik di daerah maupun secara nasional, maka itu diharapkan kepada jajaran Pemerintah Daerah untuk terus mendukung investasi perkebunan kelapa sawit yang sudah ada dan turut membantu melawan kampanye negatif terhadap industri sawit ini, agar industri ini terus berkelanjutan.
Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), khususnya tentang bagi hasil pendapatan dari sawit, tentunya pelaku sawit sangat mendukung.
Rizky mengatakan, “Hal ini untuk dapat menambah kesejahteraan bagi daerah penghasil sawit. Dalam hal ini kami juga masih menunggu Peratutan Pemerintah turunan dari UU ini,” katanya.
Sumber: Infosawit.com,
