Jakarta- Industri sawit nasional yang berkontribusi 22,97 miliar dolar terhadap devisa ekspor pada tahun 2017, perlu terus dipacu melalui konsep Indonesia Incorporated.
Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christianto Wibisono di Jakarta, Selasa (20/3/2018) mengatakan, Indonesia Incorporated adalah budaya kerja yang harus diwujudkan untuk pembangunan ekonomi dan upaya tersebut harus konstitusional.
Peran presiden, kepala daerah dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun kesatuan ekonomi nasional yang terorganisir dan berdaya saing.
Menurut dia pemerintahan Jokowi perlu berusaha keras untuk mengamankan sawit dari citra negatif.
“Perlu prioritas untuk memobilisasi dan memberdayakan semua aset yang ada dan merintis perbaikan ke arah pembangunan berkelanjutan,” kata Christianto melalui keterangan tertulis.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengajak industri kelapa sawit untuk mengedukasi masyarakat guna melawan propaganda mengenai minyak sawit. Edukasi tersebut akan memunculkan klarifikasi atas tuduhan pihak luar terhadap minyak sawit Indonesia.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus melawan kampanye hitam dan persaingan tidak sehat terhadap minyak sawit Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya selalu bersurat dengan pihak Eropa mengenai diskriminasi terhadap sawit.
Senada dengan itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, kesejahteraan masyakat melalui pemberdayaan sawit rakyat harus menjadi prioritas.
“Kemanapun saya pergi, tidak pernah lupa untuk mengampanyekan sawit sebagai aset bangsa yang perlu dijaga bersama. Seharusnya tidak perlu ada arogansi kepentingan, karena semangat yang harus dibangun adalah kesejahteraan Indonesia,” katanya.
Mentan mengingatkan, gangguan terhadap sawit akan menyebabkan hilangnya sumber pencaharian 30 juta penduduk dan berpotensi memicu kerawanan sosial.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Nurdin Tampubolon menyesalkan terhambatnya ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya ke beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Norwegia, India, dan Uni Eropa.
Menurut dia, hambatan itu timbul dari kecemburuan negara-negara pesaing atas keberhasilan perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia.
“Negara-negara itu tidak senang melihat ki Indonesia bisa sejahtera dengan produksi CPO terbesar di dunia,” katanya.
Menurut dia, negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang memiliki produksi minyak biji bunga matahari, tidak ingin disaingi.
“Ini karena minyak kelapa sawit milik Indonesia merupakan minyak nabati yang paling kompetitif,” katanya.
Nurdin mengatakan banyak cara yang digunakan negara-negara tersebupesaing untuk menghambat ekspor, di antaranya dengan menyebut Indonesia tidak berwawasan lingkungan, tujuannya untuk menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Sayangnya, hal itu tidak akan tercapai. Sawit tetap merupakan komoditas strategis dengan daya saing yang tinggi,” kata Nurdin.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso mengatakan,pemerintah harus mampu melindungi investasi pada sektor perkebunan dan kehutanan melalui regulasi pro pertumbuhan ekonomi. Apalagi investasi di sektor ini sangat fantastis lebih dari Rp277,32 triliun.
Bowo juga meminta pemerintah mendorong pembangunan produk turunan sawit agar industri ini terus berkembang dan berdaya saing dalam peta persaingan industri global.
sumber: industry.co.id
