Sawit Notif – Berhentinya moratorium sawit pada Minggu lalu, menghadapkan Indonesia pada dua resiko besar, yaitu pelemahan harga sawit dan ekspor, serta kecaman dunia internasional, terutama NGO dan aktivis lingkungan hidup.
Oleh karena itu, sejumlah pihak mengharapkan agar kebijakan moratorium yang telah berhenti tersebut, dapat kembali dilanjutkan. Mengutip Katadata.co.id, Industry Analyst Bank Mandiri, Andrian Bagus Santoso mengatakan perpanjangan moratorium akan menguntungkan Indonesia karena kebijakan tersebut bisa semakin melambungkan harga sawit. Perpanjangan akan menjadi sentimen penopang harga CPO yang kini masih tinggi.
“Kalau diperpanjang kan ke depan supply nya relatif terjaga karena tidak ada perkebunan besar yang ditambah atau dibuka,”tutur Andrian saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (20/9).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan moratorium sawit melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2018. Aturan tersebut memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk melakukan penundaan pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan perkebunan kelapa sawit. Berakhir pada 19 September 2021 lalu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kepastian keberlanjutan.
Di masa moratorium terakhir, pada bulan Agustus 2021, besarnya ekspor CPO melambungkan eskpor Indonesia secara keseluruhan, yakni US$21,42 miliar, angka tersebut merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia. Dengan berhentinya moratorium, Adrian berpendapat bahwa hal itu akan menimbulkan sentimen negatif ke harga karena harga akan terkoreksi akibat supply yang tentu akan terus bertambah kedepannya.
Senada dengan Adrian, Kepala Ekonom PT Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro juga mengingatkan bahwa harga CPO bisa terkoreksi apabila pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang moratorium. Keputusan Indonesia itu bagaikan pengiriman sinyal kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk menambah pasokan CPO, dan berakibat turunnya harga.
Sebab itu, Satria mengharapkan Indonesia akan tetap melanjutkan moratorium sawit dengan segera. Kepastian diperlukan oleh dunia usaha hingga eksportir. Harapan lain, pemerintah bisa lebih fokus untuk mengevaluasi hasil dari moratorium yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diperbaiki selama moratorium berjalan.
Sumber: Katadata.co.id.
