Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terus tertekan tahun ini. Kondisi ini tidak lepas dari kelebihan produksi, perang dagang dan kebijakan Uni Eropa terhadap CPO Indonesia.
Kondisi ini menjadi tak menguntungkan bagi produsen CPO. Dampaknya tentu merembet kepada pendapatan para petani yang minim.
Dengan kondisi ini, para pelaku industri kelapa sawit merasa perlu kehadiran badan stabilisasi harga CPO bukan tidak mungkin menjadi kebutuhan saat ini.
Saat disinggung perlunya sebuah badan stabilisasi seperti ‘Bulog’ untuk sawit, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan bahwa usulan seperti itu sudah banyak disampaikan.
“Banyak usulan macam-macam. Tapi yang sekarang kita lakukan bagaimana B30 bisa kita percepat. Mudah-mudahan dengan menteri ESDM, kita bisa realisasikan B30 dengan lebih cepat,” katanya.
Ia mengatakan akselerasi peremajaan (replanting) 200.000 ha kebun sawit diharapkan dapat membuat produksi sawit di Indonesia menjadi kompetitif. Peremajaan sawit dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Alokasi peremajaan sebesar Rp25 juta untuk per ha lahan rakyat. Dana ini berasal dari pengelolaan dana pungutan kelapa sawit dari industri.
“Kalau kita cutting atau kita tebang dan replanting 200.000 hektare akan ada produksi yang turun di pasar. Itu kan salah satu ide yang kita peruntukan,” tambahnya.
BPDPKS disempat didorong pelaku industri kelapa sawit mendaji lembaga yang bertindak seperti Bulog. Selain mengelola dana iuran dana kelapa sawit, BPDPKS diharapkan bisa menjadi stabilisator harga.
sumber: cnbcindonesia.com
