Sawit Notif – Guna menjamin ketersediaan bahan baku produk sawit dalam negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah strategi membatasi ekspor. Selain itu, aturan Domestic Market Obligation (DMO) juga digunakan pemerintah untuk memenuhi stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan menjelaskan bahwa aturan DMO-DPO (Domestic Price Obligation) lebih efektif dibandingkan kebijakan minyak goreng murah dan satu harga.
Mengutip Majalahhortus.com, di awal pemberlakuan DMO-DPO, kalangan eksportir memang terlihat mengambil sikap wait and see. Hal ini diamini Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad yang mengatakan terdapat kecenderungan produsen minyak goreng untuk menahan ekspor.
Tauhid menilai, sikap menahan ekspor inilah yang mengakibatkan ketersediaan minyak goreng kian menipis. Bahkan dirinya juga memprediksi aturan DMO-DPO berpotensi menekan dan cenderung sudah dibaca oleh market bahwa harga akan menjulang tinggi.
Prediksi tersebut cukup masuk akal, mengingat izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan olein belum diterbitkan Kemendag, sejak 24 Januari sampai minggu pertama Februari. Akibatnya, penerimaan bea keluar dan pungutan ekspor pun mengalami penurunan.
Di lain pihak, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga memaparkan ekspor Januari dan Februari 2022 akan turun dari segi volume. Pada Januari 2022 saja, volume ekspor CPO dan produk turunannya diperkirakan hanya 2,1 juta ton. Angka itu tergolong rendah bila dibandingkan dengan total ekspor sebelumnya yang umumnya mencapai hingga 3 jutaan ekspor.
Dampak lainnya terhadap ekspor, Tauhid menjelaskan, yakni terhadap pungutan ekspor sawit yang tahun lalu mencapai sekitar Rp70 triliun. Sebab, dana pungutan ekspor akan bergantung kepada penjualan CPO dan produk turunannya ke negara lain.
Sumber: Majalahhortus.com
