Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan kementeriannya sengaja membatasi akses data dan informasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit ke publik karena curiga ada pengusaha di sektor tersebut yang ‘main mata’ dengan Uni Eropa. Aksi ‘main mata’ tersebut diduga sengaja dilakukan demi kepentingan bisnis pribadi pebisnis.
Sebelumnya, hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa sempat bergejolak karena sentimen kampanye negatif yang dikeluarkan oleh Benua Biru. Uni Eropa sempat mengeluarkan kebijakan yang menentang penggunaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) lantaran dianggap sebagai produk yang tidak berkelanjutan.
Akibatnya, Uni Eropa hendak mengurangi penggunaan CPO dari Indonesia. Hal tersebut sedikit banyak memberikan kerugian kepada perusahaan sawit Tanah Air karena pasar mereka akan berkurang.
Dari sini, Darmin mendengar ada sejumlah perusahaan yang akhirnya rela bermain mata dengan Uni Eropa terkait akses data demi mengamankan bisnis penjualan CPO.
“Karena ada juga sekarang perusahaan-perusahaan yang mulai ‘main mata’ dengan sana (Eropa). Artinya, dia seperti ‘oke kalau saya buka (datanya), saya boleh ya jualan’ begitu,” ungkap Darmin di kantornya, Rabu (8/5).
Padahal, menurut Darmin, perusahaan-perusahaan nasional seharusnya mendukung pemerintah untuk mengantisipasi kampanye negatif dari Uni Eropa secara bersama-sama. Caranya, dengan menjaga akses data dan informasi tersebut.
“Lagipula, kalau data individual contoh pajak misalnya, itu secara individual kan tidak boleh pajaknya si ini berapa? Sehingga kami merasa sudah deh, dalam tahap ini jangan dulu deh (ada akses data HGU kepada publik),” ucapnya.
Di sisi lain, Darmin mengatakan kementeriannya turut mempertimbangkan soal sinkronisasi data dari sejumlah program yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah sedang merampungkan soal peraturan pengelolaan tanah secara nasional.
sumber: cnnindonesia.com
