Sawit Notif – Wacana pembukaan lahan kelapa sawit baru di Papua kembali mengemuka dan memicu beragam respons dari kalangan pelaku industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai rencana ekspansi tersebut perlu dicermati secara matang, mengingat kompleksitas regulasi serta potensi dampaknya terhadap akses pasar ekspor.
Dilansir dari infosawit.com Eddy menyebutkan bahwa inisiatif pembukaan lahan sawit baru di Papua lebih banyak berasal dari agenda pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena kerap dikaitkan dengan isu lingkungan dan kawasan hutan. Apabila aktivitas pembukaan lahan dinilai tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan, hal itu berisiko menimbulkan hambatan serius bagi industri sawit nasional, khususnya di pasar global yang semakin ketat terhadap isu lingkungan.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional, Eddy menilai peningkatan produksi sawit seharusnya tidak selalu diarahkan pada perluasan lahan. Menurutnya, langkah yang lebih rasional adalah mengoptimalkan produktivitas kebun yang sudah ada melalui program intensifikasi. Upaya ini mencakup perbaikan manajemen kebun, penanganan Ganoderma sawit, serta pengurangan risiko patah sawit akibat tanaman tua dan kurangnya pemeliharaan.
“Jika produksi ingin terus ditingkatkan, intensifikasi kebun jauh lebih masuk akal dibanding membuka lahan baru,” ujar Eddy dalam sebuah webinar.
Ia menambahkan, terdapat berbagai kendala yang masih menghambat upaya intensifikasi, mulai dari tumpang tindih kawasan hutan, ketidakjelasan status legal lahan, hingga kondisi sosial ekonomi petani. Banyak petani enggan melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan sumber penghasilan, terlebih ketika persoalan perawatan sawit dan akses pendanaan belum sepenuhnya teratasi.
“Petani enggan menebang pohonnya karena mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidup. Di lapangan, persoalan kepemilikan lahan juga masih menjadi kendala utama,” ungkapnya.
Eddy menilai, jika masalah-masalah mendasar dalam intensifikasi tidak segera dibenahi, maka ekspansi lahan baru akan terus dipandang sebagai solusi instan. Padahal, langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang berupa konflik sosial, tekanan terhadap lingkungan, serta meningkatnya sorotan internasional terhadap industri kelapa sawit Indonesia.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat perekonomian masyarakat Papua melalui aktivitas produktif lain yang sesuai dengan karakter wilayah setempat. Pengembangan sektor pangan dan peternakan dinilai dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Menurut Eddy, keberlanjutan industri kelapa sawit tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh kepastian tata kelola, penerimaan sosial, serta praktik budidaya yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan sawit perlu dirumuskan secara seimbang agar target pembangunan nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas sosial maupun daya saing ekspor Indonesia.(SD)(DK)
