Sawit Notif – Pemerintah berencana memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel B50 yang ditargetkan berjalan pada tahun 2026.
Dilansir dari antaranews.com, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/10). Menurutnya, kebutuhan CPO untuk mendukung program B50 mencapai 5,3 juta ton per tahun.
“Ekspor ini akan kita tarik sebanyak 5,3 juta ton dan dialihkan untuk dijadikan biofuel sebagai pengganti solar,” ujar Amran dalam konferensi pers.
Ia menjelaskan, produksi CPO nasional saat ini mencapai sekitar 46 juta ton per tahun, dengan sekitar 20 juta ton diolah di dalam negeri dan 26 juta ton diekspor. Dengan kebijakan baru ini, sebagian ekspor akan dialihkan ke dalam negeri untuk produksi biofuel.
“Kita bisa hentikan 5,3 juta ton ekspor. Ini bagian dari transisi ke energi hijau yang tidak hanya menekan impor solar, tapi juga berpotensi menaikkan harga CPO karena pasokan ekspor berkurang,” jelasnya.
Amran menambahkan, nilai produksi CPO Indonesia saat ini diperkirakan mencapai Rp450 triliun. Jika harga naik dua kali lipat, nilainya bisa menembus Rp800 triliun hingga Rp1.000 triliun.
Indonesia disebutnya memproduksi hampir 60 persen dari total pasokan CPO dunia. Karena itu, Amran menilai Indonesia memiliki peran strategis untuk mengendalikan harga CPO global.
“Sebagai produsen terbesar, Indonesia harus mampu menjadi pengendali harga dunia. Jika harga naik, kita bisa sesuaikan program dari B50 ke B40, dan sebaliknya. Tujuannya tetap satu: menjaga kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Rapat terbatas tersebut juga membahas program hilirisasi sektor pertanian, termasuk biofuel, serta laporan mengenai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Turut hadir Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.(AD)(DK)(SD)
