India Bentuk Koalisi Minyak Sawit Berkelanjutan

India Bentuk Koalisi Minyak Sawit Berkelanjutan

Sebagai konsumen dan importir minyak kelapa sawit terbesar, secara global, India memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam mendorong praktik-praktik berkelanjutan di sektor minyak sawit. Untuk mengatasi hal ini, Koalisi Minyak Sawit Berkelanjutan untuk India (India-SPOC) baru-baru ini diluncurkan sebagai upaya kerja sama antara Pusat Bisnis Bertanggung Jawab (CRB), World Wide Fund for Nature (WWF) – India.

Read More
Harga Beli Sawit Petani di Belitung Lebih Tinggi, Ini Sebabnya

Harga Beli Sawit Petani di Belitung Lebih Tinggi, Ini Sebabnya

Anjoknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya rendahnya harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), yang saat ini mencapai sekitar US$ 400 lebih per ton. Sedangkan adanya perbedaan harga beli TBS petani di Bangka dengan di Belitung, oleh pabrik kelapa sawit (PKS) diantaranya karena pihak PKS enggan membeli TBS petani, sesuai ketentuan harga TBS yang ditetapkan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Bangka Belitung.

Read More
Presiden Jokowi Teken Inpres Moratorium Perkebunan Sawit

Presiden Jokowi Teken Inpres Moratorium Perkebunan Sawit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang moratorium lahan sawit. Kebijakan tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo, mengatakan, Presiden Jokowi telah menandatangani inpres mengenai evaluasi pengelolaan kebun.

Read More
Program Replanting Kelapa Sawit Diminta Dikaji Ulang, Ini Sebabnya

Program Replanting Kelapa Sawit Diminta Dikaji Ulang, Ini Sebabnya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Darmayanti Lubis menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang program peremajaan kebun kelapa sawit rakyat (replanting). Dalam pandangannya, dana Rp 25 juta per hektare (maksimal 4 hektare yang ditanggung pemerintah) untuk petani ternyata tak cukup. Belum lagi syarat pencairan dana tersebut tak mudah, salah satunya petani harus punya sertifikat lahan.

Read More