Indonesia berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan petani miskin di penjuru dunia. Caranya, melalui Proyek Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Badan PBB untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD).
Dukungan konkret ditunjukkan Indonesia melalui proyek pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Uganda (National Oil Palm Project of Uganda / NOPP), yang akan diimplementasikan melalui dukungan pendanaan Badan PBB untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian / International Fund for Agricultural Development (IFAD). Demikian ungkap Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani, yang juga Wakil Tetap RI untuk Badan PBB Pangan dan Pertanian di Roma.
Pada hari pembukaan sesi ke-123 Dewan Eksekutif IFAD 16 April 2018 di Roma, Dubes Esti menegaskan bahwa IFAD tidak boleh gagal dalam mendorong peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani miskin di wilayah pedesaan terbelakang dengan memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomi yang besar dari budidaya tanaman sawit. Budidaya kelapa sawit telah terbukti di banyak negara memainkan peranan penting dalam upaya pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan Agenda 2030.
“Khususnya di Indonesia, budi daya sawit telah berkontribusi bagi penghidupan lebih dari 17 juta penduduk Indonesia,” kata Dubes Esti seperti yang disiarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia, hari ini.
Dampak positif riil budidaya sawit lainnya telah digarisbawahi seperti taraf pendidikan penduduk meningkat dan perbaikan berbagai infrastuktur pedesaan yang berujung pada naiknya indeks pembangunan manusia (IPM). Selanjutnya Esti juga menyampaikan kebijakan industri sawit Indonesia yang pro-lapangan kerja, pro-kaum miskin, pro-pertumbuhan dan pro-lingkungan dalam kerangka Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Dalam sesi ke-123 Dewan Eksekutif IFAD ini, Indonesia telah memainkan peranan penting dalam menggalang dukungan dari negara-negara berkembang bagi persetujuan dan implementasi proyek NOPP Uganda oleh Dewan Eksekutif IFAD, meski terdapat tentangan dari beberapa negara ekonomi maju yang menekankan risiko proyek tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan.
Dewan Eksekutif IFAD terdiri dari 36 negara yang mewakili 176 negara anggota IFAD dalam memberikan persetujuan program kerja IFAD, proyek-proyek pembangunan pertanian dan rekomendasi-rekomendasi penting lainnya terkait manajemen dan keuangan IFAD. Indonesia merupakan anggota Dewan Eksekutif IFAD periode 2018-2020.
sumber: viva.co.id
