Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah menawarkan dana pinjaman dari Tiongkok sebesar US$ 15 miliar atau sekitar Rp 212 triliun kepada petani sawit Indonesia. Saat ini penawaran pinjaman lebih banyak ditujukan kepada perusahaan dibandingkan para petani sawit.
Luhut mengatakan dana tersebut ditawarkan untuk mendorong program peremajaan (replanting) sawit seluas 2,5 juta hektar. “Kami dorong supaya ada loan murah dari Tiongkok sebesar US$ 15 miliar untuk replanting, biar nanti koperasi yang dapat dengan murah,” kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (25/5).
Luhut mengatakan, pinjaman ini ditawarkan karena suku bunganya dianggap lebih murah jika dibandingkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis koperasi yang ada. Saat ini KUR berbasis koperasi bagi perkebunan rakyat memiliki bunga sebesar 7%.
Bunga pinjaman tersebut diharapkan dipatok sekitar 4-5% yang akan diberikan dengan masa tenggang selama lima tahun. “Kami sedang negosiasi supaya (suku bunga) di bawah harga KUR kita,” kata Luhut.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Aspakindo) Provinsi Riau Gulat Manurung mengatakan, saat ini penawaran dana pinjaman itu masih didominasi kepada perusahaan. Padahal, Gulat menyebut Luhut ingin agar petani sawit yang dikedepankan dalam pemberian dana pinjaman ini.
Gulat mengatakan pihaknya siap mengelola dana tersebut sebelum disalurkan kepada koperasi petani kelapa sawit. Gulat mengatakan, penawaran pengelolaan dana pinjaman kepada Aspakindo ditujukan agar dapat langsung diberikan kepada petani.
Guna menjamin agar dana pinjaman ini dapat dikelola secara baik, Aspakindo akan membuat rancangan program. Rencananya, rancangan program ini akan dipaparkan kepada Luhut pada pekan depan.
“Tadi diminta buat program, pekan depan datang lagi,” kata Gulat.
Sebelumnya Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan China Development Bank (CDB) berminat memberikan pinjaman untuk membiayai program peremajaan perkebunan sawit rakyat dan tanaman pangan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky O. Widjaja menjelaskan, jika proses negosiasi berjalan mulus maka bantuan pendanaan bakal disalurkan melalui program Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro).
Franky malah berharap pembiayaan dalam durasi jangka panjang dengan masa pembebasan dari pembayaran selama empat tahun sembari menunggu tanaman bisa dipanen. Setelah itu, pengembaliannya dilakukan selama 8 tahun. “Tidak ada masalah tapi skemanya harus antar pemerintah (G2G).”
Franky menjelaskan, dana itu bakal membantu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 2 juta hektare. Dengan peremajaan, produktivitas sawit bisa meningkat dari 2-3 ton per hektare menjadi 5-6 ton per hektare.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menuturkan saat ini terdapat 2,4 juta hektare lahan rakyat yang perlu peremajaan yang terdiri dari 1,5 juta hektare lahan petani swadaya dan 0,9 juta hektare lahan petani plasma.
Sumber: katadata.co.id
