Palangkaraya – Seringnya konflik antara perusahaan besar swasta (PBS) Kelapa Sawit dan warga yang ada di sekitar kebun sawit akibat tidak berjalan dengan baik program plasma inti kebun sawit.
Konflik ini diperparah dengan adanya tindakan represif dari aparat keamanan yang dipekerjakan di Perkebunan Kelapa Sawit, mengakibatkan konflik yang tak berkesudahan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Said Ismail, Selasa (24/4/2018) meminta para pengusaha perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam asosiasi perkebunan sawit konsisten memberikan jatah plasma kepada warga sekitar kebun.
Ini sebutnya, karena masih saja ada keluhan dari masyarakat terkait belum didapatnya jatah plasma kerjasama dengan perusahaan perkebuhan besar swasta (PBS) Sawit di Kalteng.
Padahal pihak perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di Kalteng sudah puluhan tahun, selama ini ternyata belum semua yang melaksanakan ketentuan agar PBS memberikan plasma kepada warga sekitar kebun sebanyak 20 persen dari luas lahan miliknya.
“Kita terbuka untuk masuknya investasi, tetapi tentu pengusaha juga harus mentaati ketentuan kerjasama untuk warga sekitar kebun untuk memberikan jatah plasma kepada warga, sebanyak 20 persen,” ujarnya saat menghadiri kegiatan pengukuhan pengurus Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng di Palangkaraya.
Sementara itu, informasi terhimpun akibat masih banyaknya PBS Sawit yang ingkar dengan kewajibannya dalam memberikan jatah lahan kepada warga tersebut, kerap terjadi konflik antara pihak perusahaan dan warga sekitar kebun.
sumber: tribunnews.com
