Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Surat Kepercayaan dari 11 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk RI di Istana Merdeka, Jakarta. 11 Dubes tersebut berasal dari negara Teluk (Bahrain), Uni Eropa (Rusia, Georgia, Latvia dan Polandia), Asia (Korea Selatan, Australia dan Fiji) dan Benua Afrika (Uganda, Gambia, dan Ivory Coast).
Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, usai penyerahan surat kepercayaan, Jokowi dan para dubes membahas kerja sama ekonomi.
“Dalam pembicaraan satu per satu para dubes dengan presiden secara umum disampaikan bahwa kerja sama ekonomi dengan semua negara menjadi prioritas bagi Indonesia,” ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4).
Khusus dengan para dubes dari Uni Eropa, kata Retno, Jokowi menekankan pentingnya kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan kedua negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar Uni Eropa memperhatikan kembali resolusi sawit.
“Indonesia meminta kembali perhatian mengenai masalah kelapa sawit,” ucapnya.
Terhadap dubes Rusia, Kepala Negara berharap kerja sama di sektor perdagangan kedua negara terus ditingkatkan. Saat ini angka perdagangan Indonesia ke Rusia hanya sekitar dua sampai tiga miliar, ke depan ditargetkan menyentuh lima miliar.
“Dalam pertemuan kita sampaikan proposal untuk negoisasi eurasian di mana Rusia menjadi negara anggota. Dan kami sampaikan agar Rusia terus dukung Indonesia dalam rangka pengembangan ekonomi dengan Eurasian Economic Union (EAEU),” jelas Retno.
Sementara dengan Korea Selatan, Jokowi menekankan pada ekselerasi industri. “Presiden minta fokus akselerasi ini dilanjutkan jadi fokus kerja sama,” pungkas Retno.
Sebelumnya, negara penghasil kelapa sawit masing-masing Malaysia, Indonesia dan Thailand mengancam akan membalas Uni Eropa (UE) jika terus mendiskriminasi dan menyerang industri minyak sawit dengan mengeluarkan komoditi tersebut dari program biodieselnya.
Menteri Perindustrian dan Komoditas Perkebunan Malaysia, Datuk Seri Siew Keong mengatakan, parlemen UE menyetujui dua resolusi, dan pelaksanaan resolusi tersebut akan memberi dampak signifikan pada negara-negara produsen, terutama petani kecil di negara tersebut.
“Kami harap ini tidak dilaksanakan, tapi jika benar-benar diimplementasikan, jika produk kami didiskriminasikan, kami juga dapat melakukan tindakan yang sama melawan UE,” katanya dikutip Antara, Rabu (10/1).
Dia mengatakan jika Uni Eropa tidak adil terhadap produk Malaysia, Indonesia dan Thailand maka perlu diingat negara-negara tersebut juga membeli produk dari Uni Eropa.
Uni Eropa telah mensyaratkan satu sertifikasi keberlanjutan minyak kelapa sawit atau skema CSPO untuk semua minyak sawit yang memasuki UE setelah 2020 dan mengeluarkan minyak kelapa sawit dari program biodiesel pada 2020.
“Uni Eropa telah memberikan alasan bahwa produsen kelapa sawit gagal memenuhi sasaran pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mencakup penggunaan, produksi dan tindakan yang bertanggung jawab atas lingkungan,” katanya.
sumber: merdeka.com
