Sawit Notif – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipanggil oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, untuk menghadiri rapat kerja terkait penyesuaian anggaran program KKP usai 5% Dana Kementerian tahun 2022 disegel oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengutip Detik.com, Selasa (15/02).
Hal ini mengacu pada surat kerja Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 tentang Automatic Adjustment belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) tahun anggaran 2022.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudi mengatakan, KKP diharuskan melakukan pencadangan anggaran 5% dari anggaran murni sebesar Rp 296.586.883.000. Sehingga total anggaran akhir sebesar Rp 5,9 triliun dari pagu anggaran yang semula Rp 6,1 triliun.
Sudin mengharapkan agar KKP dapat mengambil langkah-langkah strategis di kemudian hari, seperti program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi nasional semakin bergerak maju.
Lebih lanjut, Komisi IV, melalui Sudin meminta penjelasan dari pihak KKP mengenai penyesuaian anggaran program 2022 secara rinci, terutama bentuk bantuan pemerintah yang sangat dibutuhkan masyarakat kelautan dan perikanan.
Selain itu, Sudin juga meminta KKP untuk segera meluncurkan pupuk subsidi untuk pelaku usaha pertambakan ikan. Bila memungkinkan, bantuan subsidi pupuk itu dapat disalurkan pada triwulan II-2022.
Adapun informasi mengenai adanya dugaan perkebunan sawit ilegal di Pulau Rupat, Komisi IV turut menuntut keterangangan lanjutan dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL).
Bersama Komisi IV, Sudin juga menyampaikan rencana kunjungan ke Riau pada tanggal 20 dan 21 Februari, tepat pada masa reses apabila tidak ada perubahan. Kunjungan tersebut juga bertujuan untuk melakukan pemanggilan pemilik perkebunan sawit tersebut, sekaligus meninjaunya secara langsung.
Sumber: Detik.com
