Bogor – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengajak Pemerintah Indonesia bersama-sama melawan kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit yang kerap dilayangkan pihak asing, khususnya dari negara-negara Eropa. Sebab, kampanye ini bisa merusak industri kelapa sawit yang sejauh ini menjadi salah satu pionir pendapatan kedua negara.
“Kita perlu bersama melawan kampanye mereka yang mengatakan minyak kelapa sawit dibuat dari hutan-hutan yang ditebang pengusaha, dan dengan itu malah berdampak buruk pada iklim,” ujar Mahathir dalam pernyataan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jumat (29/6).
Pria 92 tahun ini menjelaskan, Malaysia dahulu juga pernah difitnah dengan hutan yang terus ditebang demi menambah produk kelapa sawit. Pemerintah Malaysia sebenarnya tidak pernah membantah hal tersebut, sementara tidak ada pihak lain yang juga menyangkalnya.
Namun, kali ini Pemerintah Malaysia tak bisa tinggal diam. Malaysia dihadapkan dengan tudingan bahwa permasalahan industri kelapa sawit di negaranya makin luas. Sawit dinilai berdampak buruk bagi iklim secara masif.
Mahathir menuturkan, kampanye hitam yang selama ini dilayangkan tidak benar sama sekali. Kedua negara ini justru membutuhkan lahan yang lebih luas bagi masyarakat dalam bertani kelapa sawit sehingga menghasilkan produk yang lebih banyak karena Malaysia dan Indonesia masih memiliki kawasan yang cukup besar.
“Tantangan yang mereka hadapi mungkin lebih pada sektor ekonomi dan keuangan daripada masalah lingkungan,” ujar Mahathir.
Mahathir tiba di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Mahathir yang tiba bersama sang istri, Siti Hasmah, langsung disambut Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo. Mahathir tiba sekitar pukul 10.00 WIB.
Setelah disambut secara kenegaraan, Mahathir kemudian berkeliling untuk bersalaman dengan sejumlah anak-anak yang turut menyambut kedatangannya. Sebelum masuk ke dalam ruangan Istana Negara, Mahathir pun sempat mendatangi menteri Kabinet Kerja yang sudah berjejer menanti Mahathir.
Yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PDT Eko Sandjodjo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
sumber: republika.co.id
