Sawit Notif – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan bioenergi berbasis sawit, seiring upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang setiap tahun menelan anggaran ratusan triliun rupiah.
Dilansir dari sawitindonesia.com, Prabowo menilai Papua memiliki potensi lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan sektor energi. Dengan pendekatan tersebut, produksi sawit tidak hanya diarahkan untuk pasar ekspor, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber energi domestik guna memenuhi kebutuhan nasional.
“Kita berharap Papua juga ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan BBM dari sawit,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Pengembangan sawit di Papua, lanjut Prabowo, akan dilakukan secara paralel dengan komoditas energi lainnya, seperti tebu dan singkong sebagai bahan baku etanol, serta pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga surya dan tenaga air. Pemerintah menargetkan dalam lima tahun mendatang seluruh daerah mampu mencapai kemandirian pangan dan energi.
Menurut Prabowo, bioenergi berbasis sawit memiliki keunggulan karena didukung rantai pasok yang sudah terbentuk dan kesiapan teknologi. Saat ini, Indonesia masih mengimpor BBM dengan nilai sekitar Rp520 triliun per tahun. Oleh karena itu, peningkatan produksi biodiesel dari minyak sawit mentah (CPO) dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional.
Dalam pengembangan perkebunan sawit, Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan. Upaya perawatan sawit, termasuk pencegahan penyakit melalui penggunaan vaksin ganoderma, dinilai krusial untuk menjaga produktivitas kebun. Selain itu, pemerintah mengingatkan agar praktik budidaya memperhatikan faktor teknis guna meminimalkan risiko patah sawit yang dapat menurunkan hasil produksi.
Presiden juga menegaskan bahwa daerah penghasil energi harus merasakan langsung manfaat ekonomi dari sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan agar nilai tambah dari energi sawit dan komoditas lainnya tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Papua.
Dalam konteks wilayah terpencil, Prabowo kembali menekankan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Pemanfaatan tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil dinilai lebih efisien dibandingkan ketergantungan pada distribusi BBM yang mahal dan berisiko.
Sebagai target jangka pendek, pemerintah menargetkan penghentian impor solar mulai tahun depan, disusul dengan pengurangan impor bensin secara bertahap dalam empat tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, Presiden meminta pemerintah daerah, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Bappenas, dan kementerian teknis dalam menetapkan prioritas pembangunan sektor energi dan perkebunan.
“Tidak semua bisa selesai dalam waktu singkat, tetapi dengan penetapan prioritas yang jelas, kita bisa bergerak sesuai kemampuan,” ujar Prabowo.(SD)(AD)(DK)
