Sawit Notif – Pemerintah memastikan bahwa pasokan minyak kelapa sawit mentah (CPO) tidak akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program biodiesel 50 (B50) yang akan dimulai pada tahun 2026. Berbagai strategi tengah disiapkan untuk menyeimbangkan kebutuhan antara sektor energi dan industri pangan, khususnya minyak goreng.
Dikutip dari sawitindonesia.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa peluncuran program B50 tidak akan berdampak pada kelangkaan minyak goreng, meskipun keduanya menggunakan CPO sebagai bahan baku utama.
“Tidak ada isu kelangkaan minyak goreng,” tegas Bahlil di Jakarta, Selasa (28/10/2025), seperti dikutip dari Antara.
Sebagai informasi, minyak goreng dan biodiesel memang sama-sama memanfaatkan CPO. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1531 Tahun 2022 tentang DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation), kebutuhan CPO untuk minyak goreng mencapai sekitar 416 ribu ton per bulan atau 4,99 juta ton per tahun. Sementara itu, program B50 diperkirakan memerlukan sekitar 5,3 juta ton CPO per tahun untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nabati berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME).
Untuk menjaga ketersediaan bahan baku, pemerintah menyiapkan tiga solusi utama, yaitu:
- Intensifikasi lahan sawit untuk meningkatkan produktivitas dari lahan yang sudah ada.
- Pembukaan lahan baru secara terbatas, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
- Pembatasan ekspor CPO melalui penguatan kebijakan DMO agar kebutuhan domestik tetap aman.
“Kalau kita mulai B50, ekspor bisa dikurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu salah satu opsi yang sedang kami pertimbangkan,” jelas Bahlil.
Kebijakan pembatasan ekspor ini kini sedang dibahas lintas kementerian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa pemerintah berencana memangkas ekspor CPO hingga 5,3 juta ton sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi biodiesel B50.
Dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta (9/10/2025), Amran menuturkan bahwa kapasitas produksi CPO nasional mencapai sekitar 46 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 20 juta ton diolah di dalam negeri, sementara 26 juta ton diekspor ke luar negeri.
“Cadangan kita masih cukup besar. Jadi sebagian bisa dialokasikan untuk biodiesel tanpa mengganggu pasokan minyak goreng,” ujar Amran.
Program mandatori B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan B35 yang telah berjalan sejak 2023. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus meningkatkan nilai tambah dari industri kelapa sawit nasional.
Dengan penerapan intensifikasi lahan, kebijakan DMO yang lebih ketat, serta pengendalian ekspor yang terukur, pemerintah optimistis pasokan CPO untuk kebutuhan energi dan pangan dapat terpenuhi secara seimbang, tanpa menimbulkan kelangkaan maupun lonjakan harga di pasar domestik. (AD)(DK)(SD)
