Ketiga, penanganan hambatan perdagangan termasuk isu-isu negatif seperti anti-dumping biodiesel asal Indonesia oleh Amerika Serikat. Kelapa sawit dituding sebagai penyebab utama deforestasi masih akan tetap ada terutama di Uni Eropa, rencana Uni Eropa menghentikan program biodiesel dari minyak sawit pada tahun 2021, dan persepsi negatif terhadap minyak sawit sebagai minyak nabati less healthier dan low quality di beberapa negara masih terus dibicarakan hampir di semua negara-negara pengimpor.
Keempat, penanganan isu-isu domestik seperti penanganan masalah lahan gambut dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan, penanganan masalah penetapan kawasan hutan, sosialisasi kepada stakeholders tentang strategis dan pentingnya industri.
RI Tolak Keputusan Eropa
Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengemukakan kekecewaan atas tindakan Parlemen Eropa (PE) yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021.
Kebijakan yang diskriminatif ini, sebagaimana dirilis lewat website Kemlu, tecermin dalam pemungutan suara di PE terhadap “the draft of Directive on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources” dalam sesi pleno, 17 Januari 2018.
Dikutip dari laman Setkab, Selasa, 23 Januari 2018, menyikapi keputusan tersebut, Indonesia memahami meski keputusan PE tersebut belum final, tetap akan memengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa (UE) serta memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota UE dan berbagai institusi UE dalam pembentukan sikap terhadap kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan.
“Sangat disayangkan, sebagai institusi terhormat, Parlemen Eropa melakukan tindakan ini tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Contoh terakhir adalah resolusi tentang “Palm Oil and Deforestation of Rainforests” dengan kesimpulan yang melenceng dan bias terhadap kelapa sawit,” sebagaimana rilis yang disampaikan melalui laman Kemlu.
