Indonesia Berpeluang Menjadi Raja Importir CPO Jika Tak Lakukan Regulasi Lahan Sawit

Importir-CPO

Sawit Notif – Pasca dilantik, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk menjalankan program Biodiesel dengan kandungan 100% atau B100. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menilai itu bisa terjadi jika pemerintahan baru nanti bisa menata ulang regulasi dalam lahan sawit di area hutan.

Namun, jika hal tersebut tidak dilakukan dengan segera, maka risikonya Indonesia bisa kekurangan stok dan akhirnya menjadi importir. Padahal, RI merupakan produsen Crude Palm Oil (CPO) nomor satu di dunia.

Dilansir dari cnbcindonesia.com, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sepanjang 2022, Indonesia telah mengekspor 33,674 juta ton CPO dan produk turunannya. Adapun rinciannya, yakni 2,482 juta ton dalam bentuk CPO dan 25,482 juta ton dalam bentuk olahan CPO.

“Kalau nggak diperbaiki kebun sawit rakyat, Indonesia bisa jadi importir CPO. Kita negara pemakai CPO terbesar di dunia, kalau nggak diperbaiki 5 tahun ke depan kita importir CPO, percayalah ini bukan hoax sekarang aja kita mau minus, naik ke B40 nambah 1,6 juta ton, itu asumsi nggak ada penambahan konsumsi,” ungkap Gulat kepada CNBC Indonesia di kantor Ombudsman.

Menurut Gulat Manurung, angka tersebut dengan asumsi kebutuhan solar, pangan, dan industri oleokimia sama. Apabila dinaikkan menjadi B50, kebutuhan CPO untuk bahan bakar akan tambah menjadi 3,25 juta ton. Gulat menilai program B50 bisa berjalan asal regulasi yang ada bisa mendukung.

Lebih jauh Gulat Manurung  menjelaskan, ketika program B35 berjalan, yang mana B35 adalah  campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit, dengan kadar minyak sawitnya 35 persen.

Ketika Program B35 berjalan, kebutuhan sawit juga tinggi yakni fame sawit sebesar 11,5 juta ton, CPO 11,37 juta ton, dan kebutuhan domestik sektor pangan sebesar 10,3 juta ton dan sektor industri oleokimia sebesar 2,2 juta ton per tahun.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harus ditata ulang pemikiran tentang kawasan hutan yang sudah ngga berhutan, karena kalau dipaksakan itu kawasan hutan berarti 2,8 juta ha kita kehilangan perkebunan sawit yang diklaim dalam kawasan hutan. 2,8 juta ha akan menghilangkan 12 juta ton CPO atau Rp 136 triliun 5 tahun ke depan dari hari ini. Pak Prabowo sedang-semangatnya B35, B40, B50. Kita bisa jadi importir CPO kalau kita ngga perbaiki ini,” kata Gulat.(AD)(SD)(DK)