Jakarta – Aturan mengenai penggunaan bahan bakar biodiesel 20 persen (B20) segera diberlakukan. Baik untuk konsumsi public service obligation (PSO) maupun non-PSO. Mandatori mengenai penerapan B20 dilakukan setelah Perpres Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penggunaan Bahan Bakar Nabati selesai direvisi. Dengan aturan B20, solar yang dikonsumsi akan menggunakan campuran minyak nabati 20 persen.<\/p>\n
B20 untuk PSO bakal digunakan kendaraan umum, sedangkan non-PSO untuk operasional industri pertambangan serta kegiatan lain yang tidak disubsidi. \u2019\u2019Jadi, solarnya harus campuran B20 semua,\u2019\u2019 ungkap Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada JPG setelah halalbihalal Ikatan Alumni Universitas Airlangga di bilangan Sudirman Central Business District (SCBD), Ahad (5\/6).<\/p>\n
Menurut Jonan, Presiden Joko Widodo bahkan memberikan arahan agar campuran 30 persen minyak nabati (B30) segera diterapkan setelah B20. \u2019\u2019Kalau yang B20, menunggu peraturan presiden terbit, langsung diterapkan 1 September,\u2019\u2019 imbuhnya.<\/p>\n
Mengenai insentif bagi pengguna biodiesel, dia menyatakan, ada badan penyangga harga minyak kelapa sawit. Dengan begitu, apabila harga minyak kelapa sawit (CPO) lebih tinggi daripada solar, selisihnya akan dibayar. \u2019\u2019Supaya ada insentif ke pertambangan untuk mau menggunakan B20,\u2019\u2019 jelasnya.<\/p>\n
Menko Perekonomian Dar\u00admin Nasution menambahkan, tidak akan ada masalah pada penerapan B20. \u2019\u2019Yang penting, tangki kendaraan yang belum pernah pakai biodiesel harus dibersihkan dulu dan jangan dicampur dengan B20. Pemerintah juga menyiapkan bagaimana B100 (biodiesel murni) bisa diterapkan, tapi semuanya kan bertahap,\u2019\u2019 ujarnya.<\/p>\n
Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menerangkan, biodesel merupakan bahan bakar untuk mesin diesel yang bisa menggantikan solar berbahan baku fosil. \u2019\u2019Selain renewable energy, biodiesel lebih ramah lingkungan,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Kondisi tersebut menjadikan pengembangan biodiesel sangat penting di Indonesia dan secara bertahap akan menggantikan solar. \u2019\u2019Namun, pengembangan biodesel masih menghadapi berbagai kendala,\u2019\u2019 tambahnya.<\/p>\n
Kendala pertama, peng\u00adem\u00adbangan biodiesel belum mencapai keekonomian. Kedua, peraturan dan perizinan pengembangan panjang dan berjenjang. Ketiga, infrastruktur belum memadai bagi pengembangan biodiesel. \u2019\u2019Termasuk belum tersedia infrastruktur di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU),\u2019\u2019 jelasnya.<\/p>\n
Untuk akselerasi biodiesel, pemerintah perlu memberikan fasilitas dan kemudahan bagi pengembang. Misalnya, tax insentif, kemudahan perizinan, dan penyediaan lahan. Lalu, untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terutama sawit, pemerintah perlu menetapkan domestic market obligation (DMO) minimal 20 persen produksi.<\/p>\n
\u2019\u2019Tanpa bantuan dan fasilitas dari pemerintah, pengembangan biodiesel tidak akan mencapai harga keekonomian,\u2019\u2019 sahutnya.<\/p>\n
Pada semester I 2018, neraca perdagangan migas Indonesia defisit 5,4 miliar dolar AS. Di sektor migas, ekspornya 8,6 miliar dolar AS, sedangkan impornya 14 miliar dolar AS. Ekonom Indef Bhima Yudistira menyatakan, impor migas, terutama solar akan turun dengan kewajiban penggunaan biodiesel.<\/p>\n
sumber: riaupos.co<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Aturan mengenai penggunaan bahan bakar biodiesel 20 persen (B20) segera diberlakukan. Baik untuk konsumsi public service obligation (PSO) maupun non-PSO. Mandatori mengenai penerapan B20 dilakukan setelah Perpres Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penggunaan Bahan Bakar Nabati selesai direvisi. Dengan aturan B20, solar yang dikonsumsi akan menggunakan campuran minyak nabati 20 persen.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1418,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[45,189,382,300,373,371,372],"yoast_head":"\n